REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Otoritas Penyiaran Israel pada Senin (30/6/2026) melaporkan bahwa Amerika Serikat telah menyerahkan sebuah dokumen kepada Israel yang memuat rencana untuk melanjutkan proses rekonstruksi Jalur Gaza, bahkan tanpa harus menunggu pelucutan senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).

Menurut laporan tersebut, Washington mengharapkan persetujuan tertulis dari pemerintah Israel atas dokumen itu.

Otoritas Penyiaran Israel, dikutip Aljazeera, Selasa (30/6/2026) menyebut dokumen tersebut mencerminkan tekanan Amerika agar rencana Presiden Donald Trump tetap dijalankan, meskipun Hamas belum menyerahkan persenjataannya.

Pada saat yang sama, dokumen itu juga menunjukkan keinginan Washington untuk mencegah pecahnya kembali perang di Gaza.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel maupun Amerika Serikat terkait laporan tersebut.

Berdasarkan isi dokumen itu, Israel diwajibkan mengizinkan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Jalur Gaza, termasuk jaringan air bersih, listrik, dan fasilitas penting lainnya, di sejumlah wilayah yang belum ditentukan.

Dokumen tersebut juga mengatur pemindahan penduduk dari wilayah yang masih berada di bawah kendali Hamas ke kawasan yang berada di bawah tanggung jawab Dewan Perdamaian (Peace Council) sebelum akhir 2026.

Selain itu, dokumen tersebut memberikan izin untuk mendirikan kantor pusat pemerintahan teknokrat, mengeluarkan izin pembangunan pangkalan bagi pasukan internasional, serta mengizinkan pembangunan kembali Rumah Sakit Eropa di Gaza.